Pertanyaan berkenaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia

Pertanyaan berkenaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia

Resiko kecelakaan kerja sanggup terjadi kapan saja. Untuk itu, kesadaran berkenaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja jadi amat diperlukan. Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 mengatur berkenaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Siapa sih yang mau celaka? Tentunya tidak ada seorang pun yang mau celaka. Tetapi efek kecelakaan sanggup terjadi kapan saja dan di mana saja juga di linkungan area kerja. Nah, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yg sering disingkat K3 adalah tidak benar satu aturan pemerintah yang menjamin keselamatan dan kesegaran kami didalam bekerja. Jadi, tidak ada salahnya kami mempelajari lebih jauh berkenaan K3.

Apa itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)? Jsa k3 adalah
Apa di Indonesia, ada Undang-Undang yang mengatur berkenaan K3?
Bagaimana terkecuali terjadi pelanggaran pada UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja sekiranya pebisnis tidak sediakan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksakan kesegaran dan kapabilitas fisik pekerja?
Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama mengatur berkenaan K3?
Apa saja kendala-kendala yang biasa dihadapi didalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama didalam perihal penerapan K3?
Mengapa diperlukan terdapatnya pendidikan keselamatan dan kesegaran kerja?

APA ITU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)?
Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu keadaan didalam pekerjaan yang sehat dan safe baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi penduduk dan lingkungan kira-kira pabrik atau area kerja tersebut. Keselamatan dan kesegaran kerja juga merupakan suatu usaha untuk menghindar tiap-tiap tingkah laku atau keadaan tidak selamat, yang sanggup memicu kecelakaan.

APA DI INDONESIA, ADA UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR MENGENAI K3?

Jawabannya ada. Undang-Undang yang mengatur K3 adalah sebagai tersebut :

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 berkenaan Keselamatan Kerja
Undang-Undang ini mengatur dengan mengetahui berkenaan kewajiban pimpinan area kerja dan pekerja didalam laksanakan keselamatan kerja.

Undang-undang no 23 tahun 1992 berkenaan Kesehatan.
Undang- Undang ini memperlihatkan bahwa secara tertentu perusahaan berkewajiban memeriksakan kesegaran badan, keadaan mental dan kapabilitas fisik pekerja yang baru maupun yang dapat dipindahkan ke area kerja baru, cocok dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, dan juga pengecekan kesegaran secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban kenakan alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar dan juga mematuhi seluruh syarat keselamatan dan kesegaran kerja yang diwajibkan. Undang-undang no 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga mengedepankan pentingnya kesegaran kerja supaya tiap-tiap pekerja sanggup bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan penduduk sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesegaran kerja meliputi layanan kesegaran kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesegaran kerja.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 berkenaan Ketenagakerjaan
Undang-Undang ini mengatur berkenaan segala perihal yang terjalin dengan ketenagakerjaan terasa berasal dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti hingga dengan keselamatan dan kesegaran kerja.

Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-undang tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden mengenai penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya adalah :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 berkenaan Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 berkenaan Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 berkenaan Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 berkenaan Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

BAGAIMANA JIKA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP UU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MISALNYA PENGUSAHA TIDAK MENYEDIAKAN ALAT KESELAMATAN KERJA ATAU PERUSAHAAN TIDAK MEMERIKSAKAN KESEHATAN DAN KEMAMPUAN FISIK PEKERJA?

Undang-undang ini berisi ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut.

BAGAIMANA PERJANJIN KERJA BERSAMA MENGATUR MENGENAI K3?
Dalam Perjanjian Kerja Bersama dapat dikaji hal-hal yang mengenai dengan pelaksanaan upah, keselamatan dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan dan tiap-tiap pekerja harus mengetahui seutuhnya bahwa K3 adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama. PKB umumnya dapat mengatur berkenaan hak dan kewajiban berasal dari para karyawan didalam perihal K3 sebagai mana PKB juga dapat mengatur berkenaan hak dan kewajiban perusahaan. Dalam Perjanjian Kerja Bersama juga tertulis sanksi-sanksi yang diberikan sekiranya tidak benar satu berasal dari kedua belah pihak melanggar PKB.

APA SAJA KENDALA-KENDALA YANG BIASA DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM HAL PENERAPAN K3?
Pemahaman karyawan berkenaan isi Perjanjian Kerja Bersama.
Cara mengatasi perlunya pembinaan atau koordinasi dan sosialisasi pada pengurus Serikat Pekerja dengan para pekerja lewat musyawarah

Penanganan keselamatan kerja tidak optimal
Cara mengatasi adalah sekiranya terjadi kecelakaan bermakna tindakan pecegahan tidak berhasil, maka pihak manajemen perusahaan mempunyai peluang untuk mempelajari apa yang salah.

Kebijakan perusahaan yang tidak tegas.
Cara mengatasi terdapatnya tindakan yang tegas sekiranya terjadi ketidakdisiplinan pegawai didalam bekerja

Leave a Reply